Jakarta – Seleksi CPNS 2021nampaknya tidak akan dibuka setelah pemerintah menyatakan tidak akan mengangkat pegawai baru sampai 2023.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menyatakan CPNS 2019 adalah seleksi yang terakhir.
Pemerintah nantinya akan menetapkan model birokrasi 2020-2024 mengarah pada tranformasi digital serta manajemen aparatur sipil negara akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
“PANRB tidak akan mengangkat pegawai lagi sampai 2-3 tahun. Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor dengan berbagi inovasi-inovasi, dengan berbagai teknologi-teknologi informasi yang ada, (Kementerian) ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis,” Kata Menpan-RB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2020.
Menurut Tjahjo hal ini dikarenakan pandemi yang telah memaksa perubahan dan arah birokrasi pada 2020-2024 tersebut.
Baginya, pemerintah ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga nantinya dapat mengatur sistem kerja yang lebih fleksibel dan memujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien namun tetap produktif.
Demi mewujudkan hal tersebut, Kemenpan-RB terus menggodok kualitas Sumber Daya Manusia ASN yang dimiliki pemerintah.
Meski begitu, pemerintah akan memprioritaskan seleksi CPNS 2021untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ia menerangkan bahwa hal tersebut telah dibicarakan dalam rapat yang digelar dengan sejumlah kementerian.
“Insha Allah (SDM ASN Berkualitas) akan bisa kami persiapkan di tahun depan. Termasuk pengadaan tenaga guru 1 juta, 260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan dan perawat. Termasuk tenaga-tenaga penyuluh, itu juga tahun depan akan bisa kami alokasikan untuk rekrutmen jabatan-jabatan yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemda” Ucapnya.
Tjahjo mmengungkap bahwa tenaga guru, perawat, bidan, dan dokter baik di puskesmas pembantu atau rumah sakit rujukan sangat minim untuk saat ini. Bahkan ASN bidang administrasi saat ini juga ada yang menjadi guru atau penyuluh kesehatan.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan rapat antara Kemenpan RB, BKN,Mendagri, Menkeu, Mendikbud untuk pengadaan satu juga guru, Kementerian Keungan juga telah menyiapkan anggaran tersebut.
Namun dirinya berharap agar Kementerian/Lembaga dan Pemda dapat betul-betul melihat kebutuhan masing-masing, sebelum mengajukan penambahan ASN.
Baginya, kalau ada pengawai yang pensiun 100 orang, maka tidak harus melakukan penambahan 100 orang juga.
“Tidak harus dengan jumlah yang sama, bisa 50, bisa juga tidak mengajukan seperti Kementerian Keungan dan Kementerian PANRB,” kata Tjahjo memungkasi.*** (antara)
0 Comments