PGRI: Guru PNS dan Honorer Diobok-obok, Kemendikbud Sibuk Urus POP

Kantor Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Foto: Ricardo/JPNN.COM

 JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, guru PNS dan honorer belum merdeka.

Mereka masih diobok-obok oleh oknum penegak hukum, LSM, ormas, dan wartawan abal-abal.

Belum lagi oknum orang tua siswa dan sejumlah pihak eksternal sekolah masih intervensi dan mengganggu kedaulatan sekolah.

"Selama kedaulatan sekolah masih diintervensi oleh pihak-pihak yang penuh modus terus berlanjut, selama itu pula dunia pendidikan kita akan terus lelah dan payah. Kemendikbud benahi dulu dinamika tak sehat ini ketimbang sibuk urus POP (Program Organisasi Penggerak)," kata Dudung kepada JPNN.com, Minggu (2/8).

Dia menegaskan, Kemendikbud harus melakukan intervensi lebih jauh dan serius dalam melindungi para guru yang diobok-obok sejumlah pihak yang penuh modus yang ujung-ujungnya adalah amplop.

"Ini realitas dalam dunia pendidikan kita, banyak pemodus yang langganan mengintai sekolah," serunya.

Menurut Kepala SMAN1 Parung Panjang ini, program Merdeka Belajar sangat tak mudah.

Itu sebabnya, Kemendikbud harus lakukan proteksi, intervensi atas dinamika tak sehat dalam dunia pendidikan.

"POP niatnya baik. Namun prioritaskan dahulu yang lebih mendesak! Sarana prasarana sekolah, kedaulatan sekolah, kesejahteraan guru honorer, guru PNS, kepala sekolah, pengawas sekolah dan segala jelimet politisasi dunia pendidikan," tuturnya.

Kemendikbud, lanjut Dudung, bisa intervensi pada para penegak hukum, para kepala daerah dan pihak lainnya dalam melindungi para GTK (guru dan tenaga kependidikan).

"POP tunda dahulu. Dananya alirkan pada yang lebih mendesak!," pungkasnya. 

sumber : jpnn